Memulai sebuah perusahaan rintisan atau startup memang cukup challenging. Ide besar, tim kecil yang penuh semangat, dan pasar yang menjanjikan membuat banyak pendiri startup berlari kencang ke arah pertumbuhan. Namun, seringkali aspek legal justru jadi hal yang diabaikan. Padahal, satu kesalahan kecil dalam aspek hukum bisa berdampak besar di kemudian hari—bahkan bisa menghambat pendanaan, mengganggu operasional, atau menyebabkan sanksi hukum.

Baca juga: Pemilik Usaha Perlu Tau! Ini Ketentuan & Syarat Pengajuan PKP Terbaru

Berikut beberapa kesalahan legal paling umum yang dilakukan startup, dan bagaimana tips menghindarinya:

1. Tidak Mendirikan Badan Usaha Sejak Awal

Banyak pendiri menjalankan operasional dengan status pribadi atau sekadar kerjasama informal. Masalah muncul ketika harus menandatangani kontrak, membuka rekening bank bisnis, atau menarik investor—semuanya membutuhkan entitas legal yang jelas seperti PT.

Tips: Idealnya, badan usaha dibentuk begitu produk atau layanan mulai diperkenalkan ke pasar. Ini membantu membangun kredibilitas dan mempermudah urusan hukum ke depan.

2. Tidak Ada Perjanjian Antar Founder

Konflik antar pendiri sering kali terjadi karena tidak ada kejelasan sejak awal. Tanpa perjanjian tertulis yang mengatur porsi saham, tanggung jawab, dan ketentuan keluar masuk founder, startup bisa kehilangan arah saat konflik muncul.

Tips: Susun dokumen founders agreement sejak awal, meskipun hubungan antar pendiri sangat baik. Dokumen ini akan menjadi panduan saat menghadapi ketidaksepakatan.

3. Mengabaikan Kepatuhan Pajak dan Laporan Keuangan

Banyak startup menganggap pajak dan akuntansi hanya perlu diurus saat sudah besar. Sayangnya, ini bisa menimbulkan masalah hukum dan menyulitkan saat mengajukan pendanaan, karena investor biasanya meminta laporan keuangan yang rapi dan akurat.

Tips: Gunakan jasa akuntan atau konsultan pajak sejak tahap awal, bahkan jika skala bisnis masih kecil. Investasi ini bisa mencegah kerumitan administratif di kemudian hari.

4. Tidak Mengatur Struktur Kepemilikan Saham

Sering terjadi ketika salah satu pendiri keluar, tidak ada kejelasan bagaimana kepemilikan sahamnya diperlakukan. Tanpa skema vesting, mantan founder tetap memiliki saham meski tak lagi aktif, yang dapat menjadi masalah dalam jangka panjang.

Tips: Terapkan skema vesting untuk saham founder agar kepemilikan sesuai kontribusi. Ini juga menjadi sinyal positif bagi calon investor.

5. Perekrutan Tanpa Dokumen dan Kontrak Legal

Baik untuk karyawan maupun vendor, menjalankan hubungan kerja tanpa kontrak yang jelas bisa berdampak serius. Misalnya, sengketa soal hak cipta, tanggung jawab kerja, atau pembatalan sepihak.

Tips: Pastikan setiap hubungan kerja formal didukung oleh kontrak yang sah secara hukum, termasuk NDA dan MoU jika diperlukan.

6. Menggunakan Tenaga Asing Tanpa Legalitas yang Tepat

Merekrut talenta global kini makin umum, tapi legalitasnya sering terlewat. Bekerja di Indonesia memerlukan izin kerja dan visa khusus yang tak bisa digantikan visa turis biasa.

Tips: Konsultasikan proses legal dan imigrasi sebelum merekrut tenaga asing agar sesuai aturan.

Solusi Praktis untuk Urus Legalitas Startup

Bagi banyak founder, mengelola aspek legal bisa menyita waktu dan energi yang seharusnya difokuskan untuk membangun produk dan tim. Karena itu, banyak startup kini memilih bekerjasama dengan penyedia layanan bisnis seperti GoWork, yang menyediakan bantuan pendirian perusahaan, pengurusan visa kerja, konsultasi pajak, serta penyusunan kontrak legal.

Dengan dukungan yang tepat, startup bisa berkembang tanpa tersandung masalah legal yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Segera konsultasikan kebutuhan bisnis Anda bersama GoWork dengan isi form di bawah.