Menyusun kontrak yang kokoh adalah pondasi bagi setiap kerja sama dan legalitas bisnis, baik dengan klien maupun vendor. Kontrak yang baik tidak hanya memuat hak dan kewajiban masing‑masing pihak, tetapi juga menjamin kepastian hukum, mencegah sengketa, dan melindungi kelangsungan operasional perusahaan Anda.

Berikut beberapa tips praktis untuk mengurangi risiko hukum melalui perjanjian yang tepat.

Baca juga: 7 Syarat Penting yang Sering Terlewat Saat Mendirikan Badan Usaha PT

1. Jelaskan Ruang Lingkup Pekerjaan secara Rinci

Tuliskan secara detail apa saja yang menjadi lingkup pekerjaan atau layanan yang akan disediakan. Sertakan batasan‑batasan tanggung jawab, durasi pengerjaan, spesifikasi deliverable, serta tolok ukur keberhasilan. Semakin rinci deskripsi tugas, semakin kecil peluang terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari.

2. Tetapkan Metode Pembayaran dan Termin yang Jelas

Pastikan nilai kontrak, jadwal pembayaran (termin), serta mekanisme denda atau penalti terlampir dengan gamblang. Misalnya: 30% di muka, 40% saat milestone kedua, dan 30% sisanya setelah serah terima pekerjaan. Aturan ini akan membantu arus kas perusahaan dan meminimalisir perselisihan terkait pembayaran.

3. Cantumkan Ketentuan Force Majeure

Memasukkan klausul force majeure—keadaan diluar kendali seperti bencana alam, kerusuhan, atau pandemi—akan melindungi kedua pihak apabila terjadi gangguan yang menghambat pelaksanaan pekerjaan. Tentukan pula prosedur komunikasi dan perpanjangan waktu secara tertulis, agar tidak ada pihak merasa dirugikan.

4. Atur Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Jika proyek melibatkan pembuatan konten, desain, atau perangkat lunak, pastikan kontrak mengatur kepemilikan hak cipta, lisensi, dan batas penggunaan. Apakah Anda memegang hak penuh, atau hanya memberikan hak pakai terbatas? Detail ini akan menghindarkan sengketa HKI di masa depan.

5. Sertakan Klausul Kerahasiaan (NDA)

Bila pekerjaan melibatkan data sensitif atau strategi bisnis, tambahkan perjanjian kerahasiaan (Non‑Disclosure Agreement). NDA menjamin bahwa kedua belah pihak wajib menjaga informasi rahasia dan menetapkan sanksi apabila terjadi kebocoran.

6. Proses Persetujuan Perubahan (Change Request)

Bisnis dinamis seringkali membutuhkan penyesuaian ruang lingkup. Buat mekanisme formal untuk menyetujui perubahan—misalnya change request form—agar setiap tambahan atau pengurangan pekerjaan tercatat resmi dan diikuti revisi biaya serta tenggat waktu.

7. Tetapkan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Bila terjadi perselisihan, tentukan jalur penyelesaian: negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Menyepakati forum hukum atau lembaga alternatif di awal akan mempercepat proses penyelesaian sengketa dan meminimalkan biaya litigasi.

Perlu Layanan Hukum Profesional?

Menyusun kontrak yang komprehensif membutuhkan keahlian dan ketelitian. Untuk meminimalkan risiko dan mempercepat proses, Anda bisa memanfaatkan legal service dari GoWork. Tim ahli hukum GoWork siap membantu menyiapkan, mereview, dan menegosiasikan perjanjian kontrak sesuai kebutuhan perusahaan—mulai dari kontrak kerjasama, NDA, hingga perjanjian lisensi.

Dengan dukungan layanan bisnis dari GoWork termasuk layanan legal di dalamnya, Anda dapat fokus pada pengembangan bisnis tanpa khawatir detail legal tertinggal. Hubungi GoWork sekarang dan dapatkan rasa aman dalam setiap kerja sama bisnis Anda!